TKI 81 Ribu di China sedang TKA China 21 Ribu, Kok Bilang Indonesia dijajah CHINA ???

Princes -  Tenaga kerja asing (TKA) asal China hingga saat ini telah mencapai 21 ribu tenaga kerja yang bekerja pada berbagai sektor. Besarnya jumlah tenaga kerja ini pun menjadi salah satu sorotan masyarakat di Indonesia. Hanya saja, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Indonesia ternyata jauh lebih besar dibandingkan jumlah TKA China di Indonesia. Untuk daratan China saja, terdapat sekira 81 ribu TKI asal Indonesia. Angka ini belum termasuk jumlah TKI pada daerah yurisdiksi China lainnya.

"Pada saat saya menyatakan jumlah TKA dari china dibanding TKI di China lebih besar TKI di China, orang marah. Padahal itu faktanya. Misal TKI di China 81 ribu, sementara TKI di Hongkong 153 ribu, di Macau 16 ribu, Taiwan saja 200 ribu," tutur Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Menaker pun meminta agar isu ini tidak dibesar-besarkan. Pasalnya, hal ini mampu memberikan sentimen negatif bagi tenaga kerja Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang karena pemerintah akan terus mengawal isu TKA ilegal pada berbagai daerah di Indonesia. "Jadi ini harus dipahami secara rasional. Jangan sampai isu TKA ini dibawa-bawa ke mana-mana sehingga membangun sentimen-sentimen yang tidak sehat bagi demokrasi kita maupun untuk persatuan bangsa," pungkasnya.


Sumber http://economy.okezone.com/read/2016/12/21/320/1572422/tki-di-china-lebih-besar-dibandingkan-jumlah-pekerja-china-di-ri

Read More

MEREKA BILANG JOKOWI BODOH! KATA SAYA JOKOWI PINTAR!"

Diajukannya nama Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk fit dan proper test, yg adalah mantan Ajudan Presiden Megawati sebagai calon tunggal Kapolri sepekan yg lalu menimbulkan reaksi dan gejolak dari masyarakat yg pada umumnya menyatakan penolakan terkait rekening gendut yg pernah menerpa sang Komjen di 2010.

Akhirnya semua berteriak, semua buka suara!!. Mereka bilang,

"Kalo Jokowi pintar, kenapa mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri tunggal, padahal rekeningnya meragukan?!"

"Kalo Jokowi pintar, kenapa tak kunjung lepas dari 'cengkraman' Megawati?!"

"Kalo Jokowi pintar, kenapa Jaksa Agung bukan orang yg memenuhi harapan publik?!"

"Kalo Jokowi pintar, kenapa Menkumham dan Mendagri dari partai politik?"

"Kalau Jokowi pintar, kenapa bla..bla..bla.."

Heii kamu-kamu! Tentu saja Bapak Jokowi pintar!!

"Kalo Jokowi bodoh, kenapa bisa jadi Walikota hampir 2 periode?"

"Kalo Jokowi bodoh, kenapa bisa terpilih jadi Gubernur?"

"Kalo Jokowi bodoh, kenapa bisa jadi Presiden?!"

Jangan melihat dari wajah dan tampilannya, atau cara bicara dan pidatonya!

Menurutku, sosok Jokowi adalah sosok yg penuh misteri.

Di balik wajah ndesonya, tersimpan pemikiran-pemikiran brilian yg mungkin tidak semua bisa menjangkau.

Di balik senyum dan tawa lepasnya ada aura pemimpin yg super tegas.

Justru saya bilang, 'Bodohlah mereka yg mengatakan Jokowi itu bodoh!'

Mereka tidak menyadari, bahwa kelihaian politik Jokowi sekelas dengan Gusdur.

Seperti kasus di atas, banyak yg bilang Jokowi itu bodoh dan Presiden boneka!

Harusnya anda itu tahu, kalau Jokowi bukanlah Ahok yg langsung frontal menentang 'Ketuanya' bila tidak sepaham.

Harusnya anda itu sadar, kalau Jokowi adalah sosok santun dan menghormati atasan yg juga sesepuh di PDIP.

Tindakannya itu menunjukkan bahwa beliau tidak ingin 'melawan' kehendak ibu Megawati, yg bagaimanapun telah 'berjasa' mengusungnya untuk menjadi orang nomer satu di negeri ini.

Tetapi beliau membiarkan otoritas terkait yg akan melakukan penolakan terhadap pencalonan tunggal ini.

Dengan kata lain, Jokowi 'meminjam' tangan KPK untuk menolak calon tunggal 'titipan' itu secara halus.

Apakah menurut kalian ini bodoh?!

Trus ada juga yg bilang, 'Bodoh sekali Jokowi tidak melibatkan PPATK dan KPK!!

Eits, jangan cepat sekali memvonis bodoh. Justru Bapak Jokowi ingin 'menantang' nyali KPK dan PPATK untuk dengan segera melakukan aksinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing institusi tersebut

Masih tetap bilang bodoh?!

Orang awam penggemar reality show boleh bilang Jokowi super bodoh!!

Tapi penggila teori konspirasi
bilang Jokowi itu super pintar!!

Lihat saja track record Jokowi selama memimpin. Beliau dengan sangat tegas dan tentu saja 'kejam' bagi koruptor ketika menyingkirkan orang-orang yg membebani mimpi dan visinya untuk memakmurkan Indonesia.

Banyak PNS di Solo yg dipecat dan dimutasi. Hitung saja berapa banyak 'raja raja' Kepala Dinas di jakarta yg dimutasi dan 'dibuang' ke 'lahan kering'.

Kasus Komjen Budi Gunawan ini baru langkah awal. Masih ada 8 orang lagi yg punya raport merah yg sedang menunggu antrian.

Kita tunggu saja!

Jadi menurutmu, apakah Bapak Jokowi itu bodoh?!

Read More

Jokowi Pengganti Gadjah Mada

Status yang proporsional. Memang benar, bukan Jokowi kalo gak bisa bermain cantiq. Dari tukang mebel, walikota, gubbernur lalu president.

Terbukti, Jokowi sukses bermain cantiq walau bukan tokoh partai, petugaspun sebenarnya bukan. Jokowi boleh di sebut tokoh independent dari sudut realitas personal, ekstrimnya Jokowi juga sukses sebagai opportunis yg pro rakyat.

Bermain singgle melawan hagemoni KMP terbukti sukses. KMP benar-benar telah jadi bulan-bulanan Jokowi, semakin KMP kebakaran jenggot semakin pula Jokowi dengan mudah memasukkan pukulan Jab-jabnya ke arah group KMP, dan sesekali pukulan hook masuk dengan sempurna.
Tapi kali ini uppercut benar-benar merobohkan dinasty mega dan pantulannya ke KMP yg notabene doyan korupsi.

Jebakan Jokowi taktis msk ke sasaran, sekali lompat 2,3 sungai di lampauhi, kenapa tidak ?? Budi Gunawan pilihan Mega di ronde 12 tumbang oleh uppercut Jokowi. Bukan sembarang uppercut tapi mantra KPK benar-benar manjur mengkanfaskan Komjen Budi Gunawan tanpa terbebani rasa pertemanan. Bukan tangan Jokowi yang memukul, tapi tangan KPK yang lama menjadi sekutu abadi Jokowi yang melakukannya.
Tanpa KPK, tanpa Abraham Samad, Jokowi tak berdaya, sebab Mega selalu berdiri di depan pintu setiap Jokowi mau bertindak keluar (mengeluarkan kebijakan ) sendiri yang jelas-jelas selalu membahayakan kesalahan-kesalahan masa lalu Mega.

Jokowi memukul musuh selalu memakai pihak ke tiga, contohnya ; " Aku tidak menvonis bandar-bandar narkoba + terpidana mati pembunuhan berencana, yang memutuskan status hukumya adalah para Hakim juga MA, saya tidak menghukum mati mereka, dan saya hanya menolak grasi saja".

Jokowi selalu elegan dengan cara-caranya memutuskan satu perkara. Jokowi adalah sosok GADJAH MADA pemersatu nusantara dengan sumpah memakmurkan rakyatnya. Jokowi bukan Raja, tapi PANGLIMA. Mega layak di sebut Raja/ Ratu yang lemah, manifestasi dari Raja Hayam wuruk yg lemah, tapi kuat karena maha patih GADJAH MADA 

500 tahun yang lalu, rezim Jokowi sdh diramalkan akan mengalami kejayaan dan jokowi di nisbahkan sebagai ( ratu adil /tokoh SANG PRESIDENT yg memimpin rakyat kembali berdaulat, sistim demokrasi yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai PANCASILA, dimana sejak di cetuskannya butir-butir PANCASILA oleh para our founding father, sampai hari ini belum bisa di amalkan oleh anak negeri, kali ini Joko Widodo tampil tak meyakinkan di mata rakyat namun mengombak tapi pasti, strategi para bangsa kurawa mulai di lumpuhkan kesaktiannya satu per satu oleh Jokowi.

Duryudana panik bukan main, tapi sang resi Khrisna terus memberi semangat juang sama Harjuna ( Jokowi ) membasmi musuh2nya tanpa ampun. Satu sisi Jokowi kasihan melihat nasib tragis saudara-saudaranya sesama bangsawan ( pejabat ), satu sisi Jokowi harus mampu mengubah Zaman Jahiliyyah ke Zaman negeri moderen yg berazazkan PANCASILA ( negeri berketuhanan YME ).

Tak ada yg mulus di setiap perjuangan, pasti bergelombang demi mencapai pemancar terkecil yakni rakyat bawah. Tuduhan-tuduhan anti rakyat effek dari pemerintah Jokowi menaikkan bbm premium non subsidi disertai harga-harga sembako ikut meroket. Jokowi sadar, untuk menangkap para koruptor pemerintah perlu cadangan fiskal yang cukup ! Ini konsekuensi wajib bagi Jokowi, wajar bila perjuangan jokowi membebani rakyat kecil, sebab hanya rakyat kecil yg sanggup menyuntik dana 1300 trilliun walau rakyat harus tirakat beberapa waktu, prediksi saya tidak akan lama akan pulih dan terus merangkak maju mencapai puncak.

Ingat ! Hanya koruptor yg menghambat negeri ini maju. Sebab koruptor selain bergelar penjajah dari kaum sendiri, tapi juga pasti membela bangsa asing demi kekayaan pribadi, bahkan ; gara-gara proyek jalan di korupsi, setengah tahun sudah ambrol, kalo proyek sesuai bestek, minimal 5 th massh layak. Ini baru 1 contoh kecil. Effek prilaku korupsi benar-benar merusak publik merusakkan segala yang sempurna, apalagi yg sebelumnya kurang sempurna.

Saya tidak mendewakan Jokowi, beliau manusia biasa yg di beri anugerah kecerdasan di saat negeri di selimuti awan tebal dan gelap, saya yakin kecerdasan Jokowi perlahan tapi pasti mampu merontokkan awan-awan hitam yang bergulung-gulung di langit yang menakutkan manusia.

Tanpa uang Jokowi hanya akan di jadikan dakon / mainan oleh para koruptor-koruptor kelas kakap yg tersebar di seluruh pelosok negeri yang orang kuno menyebutnya Yajud ma'jud.

Selamat berjuang SANG PRESIDENT ku....semoga Tuhan selalu melindungimu...

Read More

PERMAINAN "BOLA PANAS" CERDIK ALA JOKOWI UNTUK TRUNOJOYO-1

Para pendukung Jokowi yang berpikiran logis pasti terperangah tidak percaya saat Jokowi mengajukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Trunojoyo-1.

Di mata ICW dan masyarakat anti korupsi, BG adalah figur monster yang menghantui mimpi buruk. Saat bersamaan, Polri sendiri merupakan institusi yang terkenal korup. Bagaimana mungkin Jokowi akan memberantas korupsi di Indonesia sementara “ujung tombak” penegakan hukumnya adalah institusi Polri yang korup dan dipimpin oleh pemimpin yang disinyalir juga korup?

Pertanyaan ini jelas ada dalam benak semua kita. Apalagi saat mengajukan Kapolri justru Jokowi tidak meminta pertimbangan resmi dari KPK. Ini jelas fatal. Lha wong memilih menteri saja minta pertimbangan KPK, kok ini milih Kapolri yang jelas-jelas institusi “ujung tombak” pemberantasan korupsi malah tidak libatkan KPK? Apakah karena BG itu amat dekat dengan Mega dan Mega inginkan BG jadi Kapolri sehingga Mega TIDAK inginkan Jokowi berkonsultasi dulu dengan KPK untuk ajukan BG? Logis memang Mega tidak ingin melibatkan KPK atau PPATK karena sangat mungkin pasti akan di-“stabilo” merah. Hanya kalau ke DPR itu perintah UU yang harus dilaksanakan. Bagi Mega sendiri, jika saja DPR bisa di-“bypass” tanpa melanggar UU pasti akan minta Jokowi melakukannya.

Menurut saya, BETUL itu penjelasannya. Jokowi langsung iyakan BG untuk diajukan jadi calon tunggal Kapolri untuk memenuhi permintaan Mega. Tapi benarkah dengan begini berarti Jokowi itu “boneka”-nya Mega?

Hmm… entar dulu jangan langsung menuduh Jokowi “boneka”-nya Mega dalam konteks ini. Bisa jadi Jokowi sedang bermain “bola panas” secara cerdik menggocek gawang! Mari kita pahami realitasnya:

Jokowi itu tidak punya dukungan penuh dari Partai Pendukung. PDIP itu tidak sepenuhnya di bawah Jokowi. PDIP itu di bawah Mega. Golkar yang partainya JK malah justru oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Sementara KMP menguasai Parlemen. Birokrasi juga „enggan“ dekat dengan Jokowi karena banyak kebijakan Jokowi mengganggu „zona nyaman“ para pejabat birokrat. Di titik ini secara realitas jika Jokowi BERANI menentang maunya Mega dengan menolak BG maka ini „harakiri“ politik! Menentang Mega dalam konteks ini adalah keputusan bunuh diri dari sudut politik.

Ingat, kita semua tahu bahwa Mega itu punya jejak rekam buruk tentang BLBI yang saat ini sedang dikotak-katik KPK. Sangat mungkin Mega benar-benar butuh BENTENG yang melindunginya yaitu Kapolri yang siap sikat habis pihak-pihak yang berani otak-atik BLBI. Di titik ini bagi saya, Jokowi cukup cerdas untuk berkelit dalam situasi sulit dengan pilihan-pilihan sulit.

Jadi langkah yang dilakukan Jokowi justru langsung membuat BG sebagai calon tunggal untuk diajukan ke DPR, sangat mungkin langkah yang cerdik. Ini malah jauh lebih menguntungkan posisi Jokowi dari pada menentang maunya Mega. Memang akibatnya, keputusan ini dikecam masyarakat. Masyarakat pun menolak. KMP pun mulai bereaksi keras. Akibatnya, KMP di DPR akan habis-habisan menguliti koreng dan bau busuk yang melekat pada kredibilitas BG. Jika benar kredibilitas BG penuh kotoran nanah, karena kenyang dengan rekening busuk gendutnya, maka pasti KMP akan kuliti itu rame-rame di depan publik. Jadilah, akhirnya DPR akan menolak BG. Tidak cuma menolak bahkan mungkin mempermalukan.

Justru ini yang dimaui Jokowi. BG DTOLAK dan yang menolaknya bukan Jokowi melainkan DPR. Akibatnya, Mega hanya bisa melongo. Setelah itu, saat Jokowi diminta kembali mengajukan calon Trunojoyo-1 maka dia pilihlah Jenderal Polri yang paling bersih dari yang ada serta sangat mungkin akan libatkan KPK, PPATK dan Lembaga Audit Anti Korupsi yang kredibel lainnya. Jadilah, Jokowi akan memilih Kapolri pilihannya tanpa harus bermusuhan dan menyakiti Mega. Biar bagaimana pun Jokowi butuh dukungan Mega untuk kestabilan politiknya.

Tapi anda pasti anggap keputusan ini adalah “permainan berbahaya”.

Jawabnya: IYA ini permainan “bola panas” yang berbahaya. Paling tidak ini resiko yang akan terkait:

1. Jokowi saat ini dikecam oleh masyarakat sebagai Presiden yang tidak punya komitmen serius memberantas korupsi sesuai dengan janji kampanyenya. Hanya di mata saya, resiko ini adalah resiko terkecil buat Jokowi. Toh jika ke depan Jokowi bisa buat program yang baik maka masyarakat lupa. Suka atau tidak suka seperti inilah realitas di masyarakat yang Jokowi amat paham memaknainya.

Keputusan diatas lebih kecil resiko politiknya dari pada Jokowi menolak keinginan Mega yang membuat Jokowi bisa kehilangan dukungan politik di Parlemen. Kehilangan dukungan dari Mega adalah kiamat politik buat kestabilan pemerintah Jokowi.

2. Jokowi berkeyakinan KMP dan DPR pasti menolak BG. Jokowi sadar jejak rekam BG amat buruk. Jadi, mosok KMP dan DPR akan setujui BG jadi Kapolri? Bisa habis kredibilitas KMP dan DPR di mata publik. Tampaknya itu yang ada di keyakinan Jokowi sehingga dia berkompromi dengan maunya Mega untuk ajukan BG sebagai calon tunggal.

Masalahnya, jika ternyata KMP juga opportunis sehingga BG diloloskan jadi Kapolri maka cilaka semua rakyat Indonesia ini. Cilaka betul jika sinyalamen ICW benar bahwa BG adalah pemilik rekening gendut dan dia bagian dari masalah korupsi tetapi justru malah jadi Kapolri.

Jokowi mungkin selamat dari kritikan publik karena bisa berlindung toh DPR sudah melakukan „fit and proper test“ dan BG dinilai layak jadi Kapolri. Jadi, Jokowi jelas selamat dari tuduhan buruk karena sudah dapat persetujuan DPR. Tinggal para pegiat anti korupsi yang gigit jari jika memang BG itu kredibilitasnya tidak bersih serta justru disetujui jadi Kapolri.

Kedua alasan diatas inilah yang saya katakan Jokowi sedang memainkan „bola panas“. Permainan ini membutuhkan kecerdikan tapi dengan resiko yang juga amat riskan.

 Menurut saya kejadian Putin di Rusia menarik untuk simak dalam konteks Jokowi di Indonesia:

Saya kasih contoh Presiden Putin Rusia. Dia naik jadi Presiden karena dukungan Boris Yeltsin secara politik, meskipun secara pemilu berdasarkan suara rakyat. Nah saat Putin jadi Presiden maka rakyat Rusia dan negara Rusia maju. Dia bekerja untuk rakyatnya. Sebagian besar Rakyat Rusia sepakat bilang Putin bekerja untuk Rakyat dan untuk bangsa Rusia. Anda tahu apa yang TIDAK pernah dilakukan Putin?

Jawabnya: Mengotak-atik Korupsi masa lalu yang pernah dilakukan oleh Boris Yeltsin dan keluarganya. Itu dilindungi Putin. Anda bisa bayangkan padahal Yeltsin sudah tidak punya kekuatan apapun, Putin yang terkenal sebagai pemimpin keras dan tegas dunia pun enggan untuk mengganggu Yeltsin dan mau pasang badan melindungi Yeltsin. Bisa anda bayangkan dengan posisi Jokowi dan Mega? Yeltsin yang sudah tidak punya posisi apapunya saja, Putin cukup takut mengotak-atik Yeltsin, apalagi dalam konteks Jokowi dengan Mega yang notabene Mega masih berkuasa dan penentu penting stabilitas politik.

Menurut saya pribadi, konteks hubungan Putin dan Yeltsin terutama pada periode pertama kepemimpinannya amat menarik untuk memahami konteks hubungan Jokowi dan Mega.

Good Luck

Read More

Kegilaan Orang orang yang merasa Suci

Hello Sobat Semua.....
Salam Sejahtera buat kita semuanya.....

Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengeluarkan isi pikiran yang sedang terjadi saat ini.
Dalam Artikel kali ini, saya mengambil tema " Kegilaan orang-orang yang merasa suci dan pandai"


Hampir dalam satu tahun sejak mulai pemilu President dilangsungkan, semakin banyak orang yang merasa pandai dan merasa suci tapi tidak memiliki JIWA BESAR..


Begitu banyak yang kita lihat baik di media sosial maupun media elektronik berbagai golongan banyak sekali yang tidak memiliki jiwa besar, padahal mereka itu sebenarnya seorang pemimpin, mulai dari Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Politik maupun para anggota DPR RI.

Kemanakah Rasa Jiwa besar mereka????

Saat ini yang diperlukan adalah kerukunan untuk membangun sebuah negara yang benar benar bisa bersaing dengan negara luar... Tetapi mereka mereka yang tidak terima dengan kebijakan Pemerintah selalu mengkritik dengan kritikan rasa iri karena mereka kalah dalam pertarungan kekuasaan.

Oke  yang akan saya bahas Yaitu :

* Undang-Undang Pilkada 

Pilkada yang sudah benar benar bagus karena pemilihan secara langsung oleh rakyat dirubah melalui DPR, itu dilakukan oleh DPR RI pada tahun kemarin karena mereka tidak bisa berkuasa di dalam pemerintahan, jadi dengan berbagai cara mereka ingin menguasai itu semua disebabkan oleh Ambisi yang berlebihan tapi sebenarnya kemampuan mereka hanyalah kemampuan kampungan.

Jika kita kembali pada pemilihian Daerah dilakukan oleh DPR maka jelas DPR RI berpeluang sangat besar terjadi Transaksi uang dengan para calaon kepala daerah, emangnya masih kurang ya gaji DPR RI???? Akan tetapi mereka menggunakan alasan untuk meminimalkan perpecahan warga daerah pemilihan dan menghemat biaya kampanye.. padahal sebenarnya yang mereka pikirkan adalah biar biaya kampanye bisa dibagi bagi kepada para anggota DPR RI, itu sama dengan yang terjadi pada era ORDE BARU, walau cara Orde Baru berbeda yaitu dipilih langsung Pemerintah yang berkuasa, namun pada saat itu jelas Anggota DPR RI maupun DPRD pada dapat Jatah Uang.

* Masalah Ahok Jadi Gubernur

Sebelum Ahok jadi Gubernur banyak sekali yang ingin menjatuhkan dia gara gara dia keturunan CHINA ataupun karena beragama Kristen, dan yang paling menginginkan Ahok jatuh adalah FPI yang selalu merasa paling benar dan paling Suci. Padahal kita semua tau bagaimana kerasnya FPI , Kelakuan FPI itu bukan membuat kedamaian antar Umat beragama akan tetapi Justru meresahkan kerukunan umat beragama, dan juga Tindakan Anarkis FPI selalu membuat kerugian daerah, masyarakat sekitar maupun Negara.

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila, kita semua sudah tau dan mengerti apa itu Pancasila, jadi janganlah suka menebar SARA maupun RAS... 

Baru baru ini FPI juga bikin Gubernur Tandingan untuk menandingi Ahok... wow itukah yang kalian bilang suci dan bisa jadi pemimpin ??? Gubernur Pilihan FPI ya hanyalah sebatas menjadi Gubernurnya Anggota FPI om jadi gak usah ikut campur urusan Gubernur DKI Jakarta. Nah jika begitu kita lihat saja apakah Gubernur FPI bisa  menjadikan FPI lebih baik dan bisa menghormati dan menjalankan PANCASILA dengan benar??? atau justru malah semakin Anarkis dengan dalih memperjuangkan rakyat kecil....

* Keputusan Menteri Perhubungan

Keputusan menteri perhubungan akhir akhir ini juga mendapat kritikan para anggota DPR RI koalisi merah putih. Padahal jelas Menteri Perhubungan ingin menghancurkan Dinasty Penerbangan yang sudah bertahun tahun membuat kekacauan system, dan yang pasti dinasty itu sudah banyak Korupsinya... Mereka yang mengkritik itu hanya mencari popularitas saja di hadapan Media bergaya Suci dan berlagak Pintar, padahal Busuk hatinya.

Oke dech sementara itu saja dulu lain kali tulis tulis lagi... yang merasa jangan tersinggung ya karena memang inilah suara hatiku dan ingin ku ungkapkan padamu...

Good Luck

Read More

Jokowi Di Cap Bikin Laut China Selatan Kian Menegangkan

Bagaimana menurut anda,.??

Jokowi Di Cap Bikin Laut China Selatan Kian Menegangkan

Kalau Menurut saya Pribadi lo bangkok aneh aneh ya kita Libas saja he he he, lagi Pula apa mereka siap Jika Pasukan Majapahit kembali Bangkit lalu nglibas Bangkok.....

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo terhadap kapal-kapal ikan milik negara tetangga yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, dinilai sebagai pamer kekuatan yang membuat Laut China Selatan semakin menegangkan.

Penilaian itu, misalnya, disampaikan harian Bangkok Post edisi Senin pekan ini (5/1) dalam editorial yang berjudul Indonesia is Wrong atau Indonesia Salah.

Menurut harian terkemuka di Thailand itu, Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan perairan yang selama ini dipenuhi ketegangan terkait klaim China atas Spratly Islands. "Dan sekarang Indonesia untuk alasan yang berbeda meningkatkan ketegangan yang tidak dibutuhkan," tulis Bangkok Post.

Harian itu menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi membumi hanguskan kapal-kapal asing yang dianggap masuk secara ilegal. Sejauh ini, bulan Desember lalu, Indonesia telah membakar tiga kapal Vietnam yang ditangkap sebelumnya. Dua minggu setelah itu giliran kapal dari Papua Nugini yang mendapatkan nasib serupa. Menjelang akhir tahun lima kapal Thailand dikaramkan. Belum lagi, setiap aksi bumi hangus itu, pemerintah selalu melibatkan media dan membuatnya seperti pameran kekuatan.

"Presiden Indonesia mengklaim sekitar 5.400 kapal ikan ilegal memasuki wilayah negaranya. Secara sederhana, Indonesia tidak mampu menegakkan hukumnya sendiri dan melindungi teritorinya. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat Indonesia sebuah kepulauan yang besar memiliki 18.307 pulau," tulis harian dengan tiras 75 ribu per hari itu.

"Tetapi jawaban dari ketidakmampuan Indonesia melindungi asetnya bukanlah menerapkan hukuman yang berat kepada kapal asing yang memasuki wilayah perairannya," sambung harian itu.

Sejauh ini pemerintah Thailand dan Vietnam belum memberikan respon terhadap tindakan outrageous atau kasar tersebut. Tetapi seharusnya, menurut harian itu, pemerintahan Vietnam dan Thailand harus memberikan respon.

Jakarta, masih tulis mereka, juga perlu menyadari bahwa aksi agresif yang destruktif itu tidak dapat diterima, tidak diplomatis dan terus terang sangat tidak bersahabat terhadap negara tetangga ASEAN.

Editorial harian yang terbit pertama kali tahun 1946 ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati dan praktisi dunia politik. Sejauh ini belum ada reaksi lain yang diberikan pihak Indonesia maupun negara-negara Asean berkaitan dengan isu sensitif ini.


INDONESIA SIAP PERANG

Read More

Apapun yang dilakukan selalu di Protes

Wow.. apapun kebijakan pemerintahan sekarang selalu dikritik dan diprotes oleh para kubu seberang jembatan...

Menurut pendapat saya pribadi yang suka protes atau kritik pada Jokowi itu harusnya bercermin terlebih dahulu.... yakin gak jika anda yang suka mengkritik jokowi bisa lebih baik jika dikasih kesempatan??? atau karena Anda Takut Kehilangan Jabatan dikarenakan kejujuran Seorang Jokowi???

Masalah Kapolri yang baru hangat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercayakan Presiden Jokowi memilih sendiri nama Kapolri dan Panglima TNI. Namun, PDIP mengaku juga telah mengajukan nama calon Kapolri , untuk dijadikan pertimbangan Presiden Jokowi.

"Sesuatu yang memang mengikuti mekanisme presiden. Meskipun demikian, kita parpol menjadi pertimbangan, tapi itu kita kembalikan lagi ke presiden" kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Ia mengungkapkan, menjadi hal yang wajar bagi Presiden Jokowi untuk memilih seseorang yang akan menjadi Kapolri dan Panglima TNI. Utamanya, ialah seorang yang dikenal dan diandalkan untuk bisa bekerja secara bersama. "Wajar presiden menentukan seseorang yang dikenal, terutama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Itu sudah menjadi hak prerogatif presiden lah yang menentukan itu," ujarnya.

Namun, apabila Presiden Jokowi hendak memilih seorang calon untuk dijadikan sebagai Panglima TNI dan Kapolri, ia berharap agar Presiden Jokowi juga harus melihat kinerja calon tersebut. "Terutama Kapolri yang dimana presiden harus melihat kinerjanya agar dapat membantu mencapai target-target Jokowi," pungkas Hasto.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah mengusulkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat usulan tersebut telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak jumat 9 Januari 2015 kemarin.
YDH

Read More

Jokowi Hadiri Perayaan HUT PDIP

Jakarta: Presiden Joko Widodo akan menghadiri perayaan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-42, Sabtu (10/1/2015). Jokowi hadir sebagai kader partai berlambang banteng bermoncong putih.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga akan hadir dalam acara tersebut.

"Bu Mega hadir, Pak Jokowi hadir besok, paginya Bu Mega akan menyampaikan pidato," ujar Juru Bicara PDIP Eva Kusuma Sundari kepada Metrotvnews.com, Jumat (9/1/2015).

Mega akan berpidato tentang posisi PDIP dalam mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan. "Beliau akan pidato soal tantangan-tantangan PDIP yang akan datang di usia 42 tahun, ketika posisi mengawal kekuasaan dan berada di kekuasaan," terang Eva.

Perayaan HUT PDIP kali ini akan mengusung tema "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat", dengan mengambil lokasi di Kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Seluruh kader PDIP akan hadir, termasuk menteri Kabinet Indonesia Hebat yang berasal dari partai ini.

Sementara itu Puan Maharani tidak bisa menghadiri HUT PDI-P  ke-42 dirayakan di kantor DPP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan tanpa kehadiran salah salah satu trah Soekarno. Puan Maharini tak hadir dalam perayaan yang dihadiri seluruh kader PDI Perjuangan itu.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan mantan Ketua Bapilu itu sedang ada tugas penting yang tak bisa ditinggalkan.

"Tadi izin, Beliau (Puan) ada tugas penting," ujar Hasto usai perayaan, Sabtu (10/1/2015).

Selain ketidakhadiran Puan, Pewarta juga mempertanyakan ketidakhadiran para petinggi partai pendukung Jokowi-JK seperti PKB dan Hanura. Hasto berkilah acara HUT ke 42 tersebut acara internal partai.

"Ini acara internal, ketua-ketua umum partai sengaja tidak diundang, namun kalau ada yang ingin hadir, seperti Bang Surya kita welcome," tukasnya.

Menurut pengamatan, seluruh kader partai bermoncong putih itu hadir, seperti AP Batubara, Tjahjo Kumolo, dan pentolan PDIP lainnya. Bahkan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh turut hadir dalam acara potong tumpeng hari jadi partai tersebut.

Read More

Tidak ada satu pun partai yang dapat dikontrol oleh Jokowi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo tak mampu mengontrol partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan, menurut Burhanuddin, Jokowi juga tak mampu mengontrol partai asalnya, PDI Perjuangan.

"Tidak ada satu pun partai yang dapat dikontrol oleh Jokowi. Sekali pun PDI-P, yang ngontrol bukan Jokowi, tapi pemilik kontrakannya, Megawati. Kalau Jokowi cuma ngontrak saja," ujar Burhanuddin, seusai mengisi diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Ia mencontohkan, dalam pemilihan dan penempatan menteri-menteri dalam Kabinet Kerja. Dengan posisinya di PDI-P hanya sebagai kader biasa, hal ini memengaruhi ruang gerak Jokowi. Menurut Burhanuddin, realitas politik membuat Jokowi susah melakukan manuver.

"Placing menteri dalam kabinet, Presiden sesuci apa pun dia tidak bisa mengabaikan partai politik. Bidang hukum diisi orang parpol itu mengenaskan. Ini tantangan Jokowi, berhadapan dengan parpol, termasuk pendukungnya sendiri," kata Burhanuddin.

Di sisi lain, menurut Burhan, partai politik seringkali menjadi penyokong terjadinya praktek korupsi. Oleh karena itu, dia berharap Jokowi memiliki keberanian untuk melakukan kontrol terhadap partai politik, terutama partai-partai pendukung pemerintah.

Read More