Presiden Jokowi : Humas Pemerintah Harus Bergerak Cepat dan Satu Narasi

Cium.xyz - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non-kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. Terutama capaian dan terobosan kebijakan pemerintah.

"Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada pertemuan pada pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non-kementerian, serta BUMN di Istana Negara,  Februari 2016.

Lebih jauh Presiden mengatakan jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan ke publik. "Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama".

Apalagi di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis. Pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer. Rakyat ingin melihat Pemerintah hadir mengatasi persoalan.  ‎

Presiden mencontohkan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, dimana terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen, bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen. "Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," ucap Presiden.

Hal lainnya adalah tentang penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal. Presiden meminta jangan hanya berita kapalnya saja yang diangkat. "Tapi jelaskan bahwa kita bertindak tegas dalam menghadapi kapal penangkap ikan ilegal," ujar Presiden.

Di bidang perminyakan misalnya, bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun. "Harus ada penjelasan karena merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?" kata Presiden.‎

‎Presiden menekankan pentingnya melibatkan masyarakat. Presiden  memberi contoh cara baru dalam berkomunikasi, misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN, misalnya apa nama jalan tol, bandara atau pelabuhan.‎ "Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," kata Presiden.

Presiden memberikan contoh saat terjadi peristiwa ledakan bom pada beberapa minggu yang lalu. Respon saat itu, kata Presiden, sangat bagus sekali. "Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak," ucap Presiden.

Upaya bersama seperti itu sangat diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa tujuan utama dari teroris adalah menimbulkan ketakutan. "Begitu ada pernyataan rakyat tidak takut, negara tidak takut. Responnya hampir bersamaan. Dan diapresiasi baik dari dalam dan luar negeri. Terutama kecepatan TNI dan POLRI serta masyarakat," ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar humas-humas yang ada di K/L dan BUMN untuk bergerak lebih cepat dan lebih memiliki kepekaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. "Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," ucap Presiden.

Dalam agenda setting, Humas Pemerintah harus membuat framing agenda yang jelas. Kita harus framing berita di berbagai media dalam konteks image positif Pemerintah. Kita perkuat integrasi dan sinergi K/L dan BUMN untuk membangun agenda setting ini.

Terlebih lagi saat ini, Presiden mengingatkan bahwa kita kini memasuki era persaingan dan kompetisi. Kompetisi yang dihadapi adalah kompetisi antar negara "Apa goal terakhir yang ingin dicapai? Ingin ada trust (kepercayaan) dari rakyat, dari dunia," ucap Presiden. (Tim Komunikasi Presiden dan Bakohumas)


5 (lima) Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan

1. Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat;
2. Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai framing atas isu;
3. Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat;
4. Jangan ego sectoral, jangan tarung informasi antar instansi pemerintah;
5. Dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Read More

Gempa Taiwan, Nusron Koordinasi dengan KDEI Pastikan Keselamatan TKI

Cium.xyz - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid langsung berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk memastikan keselamatan TKI di sana akibat gempa 6,4 pada Skala Richter yang mengguncang Taiwan Sabtu (06/02) dini hari.

"Kita langsung koordinasi dengan KDEI untuk memastikan posisi TKI di sana. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan sejauh ini tidak ada TKI yang menjadi korban gempa. Tentu kita berdoa dan berharap bahwa mereka para TKI di sana tidak ada yang menjadi korban gempa," kata Nusron dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2016).

Nusron menjelaskan, jumlah TKI di Taiwan cukup banyak yakni sekitar 16,800 orang dan tersebar hampir di semua kota. Karena itu, Nusron juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Taiwan untuk segera melaporkan kondisi terkini. Apalagi, gempa yang mengguncang Taiwan memang cukup besar dimana berdasarkan informasi merobohkan gedung 17-lantai di Kota Tainan di bagian selatan negeri itu. 

"Kami sudah minta pihak KDEI untuk bisa mengirim tim ke lokasi guna memastikan tidak ada WNI dan TKI di sana yang menjadi korban," tukasnya.

Sejauh ini, belum jelas berapa orang yang terjebak dalam gedung tersebut. Jejaring berita Taiwan ET Today melaporkan dua gedung roboh di Tainan, dan sebagian pipa air dan fasilitas umum telah pecah. Suara sirene berkumandang saat pemerintah kota melancarkan kegiatan tanggap gempa.

Sebagaimana diberitakan reuters yang dikutip Kantor Berita Antara, gempa tersebut mengguncang sekitar pukul 04.00 waktu setempat (03.00 WIB). Pusat gempa diperkirakan berada pada 36 kilometer di sebelah tenggara Yujing, dan berada pada kedalaman sekitar 10 kilometer.

Guncangan terasa lama di Ibu Kota Taiwan, Taipei, di sisi lain pulau itu. Namun kondisi di Taipei tenang, tanpa ada kondisi darurat atau kerusakan.

Sekitar dua jam setelah gempa, stasiun televisi Taiwan EBC memperlihatkan tayangan langsung mengenai kegiatan pertolongan di gedung yang ambruk sebagian di Tainan. Di dalam gedung, petugas pertolongan dengan mengguncakan lampu sorot menyusuri beton dan besi yang terpilin dan mengeluarkan penyintas, tampaknya warga yang tampak kebingungan tapi tidak cedera.

Tayangan lain memperlihatkan orang dengan tangan melingkari tubuh petugas pemadam sedang dibantu keluar gedung itu, sementara crane digunakan untuk mencari penyintas di bagian gelap bangunan tersebut. Pembaca berita mengatakan daerah lain di kota tersebut masih diperiksa untuk mengetahui apakah ada kerusakan

Read More

Waspadai Teroris Manfaatkan Jalur TKI Ilegal

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai warga negara Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri ke Tanah Air, terutama TKI ilegal dari Malaysia.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme dan masuk ke Indonesia lewat jalur TKI yang kembali ke negerinya.

"Ini dilakukan karena kami menduga sebagian dari WNI itu merupakan anggota jaringan terorisme yang sengaja memanfaatkan jalur TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia dan nantinya membuat teror di sini," kata Kepala BNPT Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Saud menyatakan, semua lini harus waspada, terutama pintu keluar masuk perbatasan.

Sebab, selama ini wilayah perbatasan sering disepelekan dalam upaya mencegah terorisme. Sehingga sering kecolongan dan dijadikan langganan keluar masuk pelaku terorisme.

"Ini tidak boleh terjadi. Makanya sekarang pengawasan di daerah perbatasan dan pintu masuk di bandara, pelabuhan, dan terminal, diperketat," kata dia.

BNPT juga tengah menyelesaikan prosedur operasi standar pengawasan daerah perbatasan menyusul deportasi besar-besaran WNI dari Malaysia.

Upaya lain adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di setiap provinsi yang saat ini sudah terbentuk 32 FKPT. Saat ini, tinggal Provinsi Papua dan Papua Barat.

FKPT Kalimantan Utara adalah FKPT terakhir yang dibentuk BNPT 2 Desember lalu di ibu kota provinsi ini, Tanjung Selor.

"Pembentukan FKPT ini untuk memantau sekecil mungkin situasi dan kondisi terkait ancaman terorisme di daerah," kata Saud.

Ia mengatakan, teror bersenjata ISIS di sejumlah negara membuat Indonesia wajib membuat langkah antisipasi dari kemungkinan buruk aksi teror serupa.

"Intinya, kita tidak boleh menyepelekan sekecil dan seremeh apa pun ancaman teroris,"

Read More

Stop Exspor Pembantu, Inilah Keputusan President Jokowi

Titah Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi pengiriman buruh migran perempuan kemungkinan berdampak besar bagi beberapa negara. Salah satunya adalah Arab Saudi yang terancam kekurangan 2.000 tenaga kerja sektor publik.

Walau sejak 1 Agustus 2011 sampai sekarang berlaku moratorium pengiriman TKI, banyak penyalur diam-diam membuat kontrak pengiriman buruh migran kepada perusahaan di Saudi, seperti dilansir Arab News, Jumat (20/2/2015).

Sempat optimis moratorium dicabut pada era Jokowi, beberapa PJTKI nekat menggelar kerja sama dengan rekanan di Negeri Petro Dollar itu. "TKI itu akan dikirim sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan untuk klien perusahaan, mereka akan bekerja sebagai tukang sapu dengan gaji yang telah disepakati," tulis harian Al-Riyadh.

Penyalur pembantu di Saudi juga ikut kelimpungan. Al Riyadh menulis ada sekitar 600 perusahaan outsourcing pembantu dan buruh lepas yang pusing karena kontrak mereka terancam batal semua atas kebijakan baru RI tersebut. Apalagi perusahaan ini sudah menerima uang muka 20 persen dari nilai kontrak.

"Salah satu perusahaan sudah kadung meneken kontrak memasok petugas kebersihan selama empat hari per bulan dengan gaji sebesar 750 riyal," kata seorang sumber.

Penyalur buruh migran ke Saudi terbukti cukup nakal. Walau ada moratorium resmi, mereka kerap diam-diam mengirim TKI ke Negeri Petro Dollar itu.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun sempat menemukan praktik lancung itu saat sidak ke Ciracas pada 12 Februari lalu. Menaker naik darah, karena TKI mengaku akan dikirim ke Arab Saudi dan Kuwait. "Bagaimana mereka mau dikirim ke Arab? Kan sedang moratorium," tandasnya.

Pekan lalu Presiden Jokowi memerintahkan penghentian pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) wanita ke luar negeri. Instruksi itu telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu peta jalannya akan dirumuskan selepas evaluasi hingga delapan bulan ke depan.

"(Menyetop pengiriman TKI perempuan) adalah masalah martabat Bangsa Indonesia," kata presiden seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (17/2).

Selain Arab Saudi, Asosiasi Agen Penyalur Pembantu Asing Malaysia juga kelimpungan. Sektor pekerja rumah tangga di Malaysia bakal terguncang ketika rencana itu berjalan, mengingat 60 persen pekerjanya adalah Tenaga Kerja Indonesia. Asosiasi di Negeri Jiran kini coba beralih mencari pembantu perempuan asal Nepal, Bangladesh, atau Kamboja.

Read More

MEREKA BILANG JOKOWI BODOH! KATA SAYA JOKOWI PINTAR!"

Diajukannya nama Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk fit dan proper test, yg adalah mantan Ajudan Presiden Megawati sebagai calon tunggal Kapolri sepekan yg lalu menimbulkan reaksi dan gejolak dari masyarakat yg pada umumnya menyatakan penolakan terkait rekening gendut yg pernah menerpa sang Komjen di 2010.

Akhirnya semua berteriak, semua buka suara!!. Mereka bilang,

"Kalo Jokowi pintar, kenapa mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri tunggal, padahal rekeningnya meragukan?!"

"Kalo Jokowi pintar, kenapa tak kunjung lepas dari 'cengkraman' Megawati?!"

"Kalo Jokowi pintar, kenapa Jaksa Agung bukan orang yg memenuhi harapan publik?!"

"Kalo Jokowi pintar, kenapa Menkumham dan Mendagri dari partai politik?"

"Kalau Jokowi pintar, kenapa bla..bla..bla.."

Heii kamu-kamu! Tentu saja Bapak Jokowi pintar!!

"Kalo Jokowi bodoh, kenapa bisa jadi Walikota hampir 2 periode?"

"Kalo Jokowi bodoh, kenapa bisa terpilih jadi Gubernur?"

"Kalo Jokowi bodoh, kenapa bisa jadi Presiden?!"

Jangan melihat dari wajah dan tampilannya, atau cara bicara dan pidatonya!

Menurutku, sosok Jokowi adalah sosok yg penuh misteri.

Di balik wajah ndesonya, tersimpan pemikiran-pemikiran brilian yg mungkin tidak semua bisa menjangkau.

Di balik senyum dan tawa lepasnya ada aura pemimpin yg super tegas.

Justru saya bilang, 'Bodohlah mereka yg mengatakan Jokowi itu bodoh!'

Mereka tidak menyadari, bahwa kelihaian politik Jokowi sekelas dengan Gusdur.

Seperti kasus di atas, banyak yg bilang Jokowi itu bodoh dan Presiden boneka!

Harusnya anda itu tahu, kalau Jokowi bukanlah Ahok yg langsung frontal menentang 'Ketuanya' bila tidak sepaham.

Harusnya anda itu sadar, kalau Jokowi adalah sosok santun dan menghormati atasan yg juga sesepuh di PDIP.

Tindakannya itu menunjukkan bahwa beliau tidak ingin 'melawan' kehendak ibu Megawati, yg bagaimanapun telah 'berjasa' mengusungnya untuk menjadi orang nomer satu di negeri ini.

Tetapi beliau membiarkan otoritas terkait yg akan melakukan penolakan terhadap pencalonan tunggal ini.

Dengan kata lain, Jokowi 'meminjam' tangan KPK untuk menolak calon tunggal 'titipan' itu secara halus.

Apakah menurut kalian ini bodoh?!

Trus ada juga yg bilang, 'Bodoh sekali Jokowi tidak melibatkan PPATK dan KPK!!

Eits, jangan cepat sekali memvonis bodoh. Justru Bapak Jokowi ingin 'menantang' nyali KPK dan PPATK untuk dengan segera melakukan aksinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing institusi tersebut

Masih tetap bilang bodoh?!

Orang awam penggemar reality show boleh bilang Jokowi super bodoh!!

Tapi penggila teori konspirasi
bilang Jokowi itu super pintar!!

Lihat saja track record Jokowi selama memimpin. Beliau dengan sangat tegas dan tentu saja 'kejam' bagi koruptor ketika menyingkirkan orang-orang yg membebani mimpi dan visinya untuk memakmurkan Indonesia.

Banyak PNS di Solo yg dipecat dan dimutasi. Hitung saja berapa banyak 'raja raja' Kepala Dinas di jakarta yg dimutasi dan 'dibuang' ke 'lahan kering'.

Kasus Komjen Budi Gunawan ini baru langkah awal. Masih ada 8 orang lagi yg punya raport merah yg sedang menunggu antrian.

Kita tunggu saja!

Jadi menurutmu, apakah Bapak Jokowi itu bodoh?!

Read More

Jokowi Pengganti Gadjah Mada

Status yang proporsional. Memang benar, bukan Jokowi kalo gak bisa bermain cantiq. Dari tukang mebel, walikota, gubbernur lalu president.

Terbukti, Jokowi sukses bermain cantiq walau bukan tokoh partai, petugaspun sebenarnya bukan. Jokowi boleh di sebut tokoh independent dari sudut realitas personal, ekstrimnya Jokowi juga sukses sebagai opportunis yg pro rakyat.

Bermain singgle melawan hagemoni KMP terbukti sukses. KMP benar-benar telah jadi bulan-bulanan Jokowi, semakin KMP kebakaran jenggot semakin pula Jokowi dengan mudah memasukkan pukulan Jab-jabnya ke arah group KMP, dan sesekali pukulan hook masuk dengan sempurna.
Tapi kali ini uppercut benar-benar merobohkan dinasty mega dan pantulannya ke KMP yg notabene doyan korupsi.

Jebakan Jokowi taktis msk ke sasaran, sekali lompat 2,3 sungai di lampauhi, kenapa tidak ?? Budi Gunawan pilihan Mega di ronde 12 tumbang oleh uppercut Jokowi. Bukan sembarang uppercut tapi mantra KPK benar-benar manjur mengkanfaskan Komjen Budi Gunawan tanpa terbebani rasa pertemanan. Bukan tangan Jokowi yang memukul, tapi tangan KPK yang lama menjadi sekutu abadi Jokowi yang melakukannya.
Tanpa KPK, tanpa Abraham Samad, Jokowi tak berdaya, sebab Mega selalu berdiri di depan pintu setiap Jokowi mau bertindak keluar (mengeluarkan kebijakan ) sendiri yang jelas-jelas selalu membahayakan kesalahan-kesalahan masa lalu Mega.

Jokowi memukul musuh selalu memakai pihak ke tiga, contohnya ; " Aku tidak menvonis bandar-bandar narkoba + terpidana mati pembunuhan berencana, yang memutuskan status hukumya adalah para Hakim juga MA, saya tidak menghukum mati mereka, dan saya hanya menolak grasi saja".

Jokowi selalu elegan dengan cara-caranya memutuskan satu perkara. Jokowi adalah sosok GADJAH MADA pemersatu nusantara dengan sumpah memakmurkan rakyatnya. Jokowi bukan Raja, tapi PANGLIMA. Mega layak di sebut Raja/ Ratu yang lemah, manifestasi dari Raja Hayam wuruk yg lemah, tapi kuat karena maha patih GADJAH MADA 

500 tahun yang lalu, rezim Jokowi sdh diramalkan akan mengalami kejayaan dan jokowi di nisbahkan sebagai ( ratu adil /tokoh SANG PRESIDENT yg memimpin rakyat kembali berdaulat, sistim demokrasi yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai PANCASILA, dimana sejak di cetuskannya butir-butir PANCASILA oleh para our founding father, sampai hari ini belum bisa di amalkan oleh anak negeri, kali ini Joko Widodo tampil tak meyakinkan di mata rakyat namun mengombak tapi pasti, strategi para bangsa kurawa mulai di lumpuhkan kesaktiannya satu per satu oleh Jokowi.

Duryudana panik bukan main, tapi sang resi Khrisna terus memberi semangat juang sama Harjuna ( Jokowi ) membasmi musuh2nya tanpa ampun. Satu sisi Jokowi kasihan melihat nasib tragis saudara-saudaranya sesama bangsawan ( pejabat ), satu sisi Jokowi harus mampu mengubah Zaman Jahiliyyah ke Zaman negeri moderen yg berazazkan PANCASILA ( negeri berketuhanan YME ).

Tak ada yg mulus di setiap perjuangan, pasti bergelombang demi mencapai pemancar terkecil yakni rakyat bawah. Tuduhan-tuduhan anti rakyat effek dari pemerintah Jokowi menaikkan bbm premium non subsidi disertai harga-harga sembako ikut meroket. Jokowi sadar, untuk menangkap para koruptor pemerintah perlu cadangan fiskal yang cukup ! Ini konsekuensi wajib bagi Jokowi, wajar bila perjuangan jokowi membebani rakyat kecil, sebab hanya rakyat kecil yg sanggup menyuntik dana 1300 trilliun walau rakyat harus tirakat beberapa waktu, prediksi saya tidak akan lama akan pulih dan terus merangkak maju mencapai puncak.

Ingat ! Hanya koruptor yg menghambat negeri ini maju. Sebab koruptor selain bergelar penjajah dari kaum sendiri, tapi juga pasti membela bangsa asing demi kekayaan pribadi, bahkan ; gara-gara proyek jalan di korupsi, setengah tahun sudah ambrol, kalo proyek sesuai bestek, minimal 5 th massh layak. Ini baru 1 contoh kecil. Effek prilaku korupsi benar-benar merusak publik merusakkan segala yang sempurna, apalagi yg sebelumnya kurang sempurna.

Saya tidak mendewakan Jokowi, beliau manusia biasa yg di beri anugerah kecerdasan di saat negeri di selimuti awan tebal dan gelap, saya yakin kecerdasan Jokowi perlahan tapi pasti mampu merontokkan awan-awan hitam yang bergulung-gulung di langit yang menakutkan manusia.

Tanpa uang Jokowi hanya akan di jadikan dakon / mainan oleh para koruptor-koruptor kelas kakap yg tersebar di seluruh pelosok negeri yang orang kuno menyebutnya Yajud ma'jud.

Selamat berjuang SANG PRESIDENT ku....semoga Tuhan selalu melindungimu...

Read More

PERMAINAN "BOLA PANAS" CERDIK ALA JOKOWI UNTUK TRUNOJOYO-1

Para pendukung Jokowi yang berpikiran logis pasti terperangah tidak percaya saat Jokowi mengajukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Trunojoyo-1.

Di mata ICW dan masyarakat anti korupsi, BG adalah figur monster yang menghantui mimpi buruk. Saat bersamaan, Polri sendiri merupakan institusi yang terkenal korup. Bagaimana mungkin Jokowi akan memberantas korupsi di Indonesia sementara “ujung tombak” penegakan hukumnya adalah institusi Polri yang korup dan dipimpin oleh pemimpin yang disinyalir juga korup?

Pertanyaan ini jelas ada dalam benak semua kita. Apalagi saat mengajukan Kapolri justru Jokowi tidak meminta pertimbangan resmi dari KPK. Ini jelas fatal. Lha wong memilih menteri saja minta pertimbangan KPK, kok ini milih Kapolri yang jelas-jelas institusi “ujung tombak” pemberantasan korupsi malah tidak libatkan KPK? Apakah karena BG itu amat dekat dengan Mega dan Mega inginkan BG jadi Kapolri sehingga Mega TIDAK inginkan Jokowi berkonsultasi dulu dengan KPK untuk ajukan BG? Logis memang Mega tidak ingin melibatkan KPK atau PPATK karena sangat mungkin pasti akan di-“stabilo” merah. Hanya kalau ke DPR itu perintah UU yang harus dilaksanakan. Bagi Mega sendiri, jika saja DPR bisa di-“bypass” tanpa melanggar UU pasti akan minta Jokowi melakukannya.

Menurut saya, BETUL itu penjelasannya. Jokowi langsung iyakan BG untuk diajukan jadi calon tunggal Kapolri untuk memenuhi permintaan Mega. Tapi benarkah dengan begini berarti Jokowi itu “boneka”-nya Mega?

Hmm… entar dulu jangan langsung menuduh Jokowi “boneka”-nya Mega dalam konteks ini. Bisa jadi Jokowi sedang bermain “bola panas” secara cerdik menggocek gawang! Mari kita pahami realitasnya:

Jokowi itu tidak punya dukungan penuh dari Partai Pendukung. PDIP itu tidak sepenuhnya di bawah Jokowi. PDIP itu di bawah Mega. Golkar yang partainya JK malah justru oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Sementara KMP menguasai Parlemen. Birokrasi juga „enggan“ dekat dengan Jokowi karena banyak kebijakan Jokowi mengganggu „zona nyaman“ para pejabat birokrat. Di titik ini secara realitas jika Jokowi BERANI menentang maunya Mega dengan menolak BG maka ini „harakiri“ politik! Menentang Mega dalam konteks ini adalah keputusan bunuh diri dari sudut politik.

Ingat, kita semua tahu bahwa Mega itu punya jejak rekam buruk tentang BLBI yang saat ini sedang dikotak-katik KPK. Sangat mungkin Mega benar-benar butuh BENTENG yang melindunginya yaitu Kapolri yang siap sikat habis pihak-pihak yang berani otak-atik BLBI. Di titik ini bagi saya, Jokowi cukup cerdas untuk berkelit dalam situasi sulit dengan pilihan-pilihan sulit.

Jadi langkah yang dilakukan Jokowi justru langsung membuat BG sebagai calon tunggal untuk diajukan ke DPR, sangat mungkin langkah yang cerdik. Ini malah jauh lebih menguntungkan posisi Jokowi dari pada menentang maunya Mega. Memang akibatnya, keputusan ini dikecam masyarakat. Masyarakat pun menolak. KMP pun mulai bereaksi keras. Akibatnya, KMP di DPR akan habis-habisan menguliti koreng dan bau busuk yang melekat pada kredibilitas BG. Jika benar kredibilitas BG penuh kotoran nanah, karena kenyang dengan rekening busuk gendutnya, maka pasti KMP akan kuliti itu rame-rame di depan publik. Jadilah, akhirnya DPR akan menolak BG. Tidak cuma menolak bahkan mungkin mempermalukan.

Justru ini yang dimaui Jokowi. BG DTOLAK dan yang menolaknya bukan Jokowi melainkan DPR. Akibatnya, Mega hanya bisa melongo. Setelah itu, saat Jokowi diminta kembali mengajukan calon Trunojoyo-1 maka dia pilihlah Jenderal Polri yang paling bersih dari yang ada serta sangat mungkin akan libatkan KPK, PPATK dan Lembaga Audit Anti Korupsi yang kredibel lainnya. Jadilah, Jokowi akan memilih Kapolri pilihannya tanpa harus bermusuhan dan menyakiti Mega. Biar bagaimana pun Jokowi butuh dukungan Mega untuk kestabilan politiknya.

Tapi anda pasti anggap keputusan ini adalah “permainan berbahaya”.

Jawabnya: IYA ini permainan “bola panas” yang berbahaya. Paling tidak ini resiko yang akan terkait:

1. Jokowi saat ini dikecam oleh masyarakat sebagai Presiden yang tidak punya komitmen serius memberantas korupsi sesuai dengan janji kampanyenya. Hanya di mata saya, resiko ini adalah resiko terkecil buat Jokowi. Toh jika ke depan Jokowi bisa buat program yang baik maka masyarakat lupa. Suka atau tidak suka seperti inilah realitas di masyarakat yang Jokowi amat paham memaknainya.

Keputusan diatas lebih kecil resiko politiknya dari pada Jokowi menolak keinginan Mega yang membuat Jokowi bisa kehilangan dukungan politik di Parlemen. Kehilangan dukungan dari Mega adalah kiamat politik buat kestabilan pemerintah Jokowi.

2. Jokowi berkeyakinan KMP dan DPR pasti menolak BG. Jokowi sadar jejak rekam BG amat buruk. Jadi, mosok KMP dan DPR akan setujui BG jadi Kapolri? Bisa habis kredibilitas KMP dan DPR di mata publik. Tampaknya itu yang ada di keyakinan Jokowi sehingga dia berkompromi dengan maunya Mega untuk ajukan BG sebagai calon tunggal.

Masalahnya, jika ternyata KMP juga opportunis sehingga BG diloloskan jadi Kapolri maka cilaka semua rakyat Indonesia ini. Cilaka betul jika sinyalamen ICW benar bahwa BG adalah pemilik rekening gendut dan dia bagian dari masalah korupsi tetapi justru malah jadi Kapolri.

Jokowi mungkin selamat dari kritikan publik karena bisa berlindung toh DPR sudah melakukan „fit and proper test“ dan BG dinilai layak jadi Kapolri. Jadi, Jokowi jelas selamat dari tuduhan buruk karena sudah dapat persetujuan DPR. Tinggal para pegiat anti korupsi yang gigit jari jika memang BG itu kredibilitasnya tidak bersih serta justru disetujui jadi Kapolri.

Kedua alasan diatas inilah yang saya katakan Jokowi sedang memainkan „bola panas“. Permainan ini membutuhkan kecerdikan tapi dengan resiko yang juga amat riskan.

 Menurut saya kejadian Putin di Rusia menarik untuk simak dalam konteks Jokowi di Indonesia:

Saya kasih contoh Presiden Putin Rusia. Dia naik jadi Presiden karena dukungan Boris Yeltsin secara politik, meskipun secara pemilu berdasarkan suara rakyat. Nah saat Putin jadi Presiden maka rakyat Rusia dan negara Rusia maju. Dia bekerja untuk rakyatnya. Sebagian besar Rakyat Rusia sepakat bilang Putin bekerja untuk Rakyat dan untuk bangsa Rusia. Anda tahu apa yang TIDAK pernah dilakukan Putin?

Jawabnya: Mengotak-atik Korupsi masa lalu yang pernah dilakukan oleh Boris Yeltsin dan keluarganya. Itu dilindungi Putin. Anda bisa bayangkan padahal Yeltsin sudah tidak punya kekuatan apapun, Putin yang terkenal sebagai pemimpin keras dan tegas dunia pun enggan untuk mengganggu Yeltsin dan mau pasang badan melindungi Yeltsin. Bisa anda bayangkan dengan posisi Jokowi dan Mega? Yeltsin yang sudah tidak punya posisi apapunya saja, Putin cukup takut mengotak-atik Yeltsin, apalagi dalam konteks Jokowi dengan Mega yang notabene Mega masih berkuasa dan penentu penting stabilitas politik.

Menurut saya pribadi, konteks hubungan Putin dan Yeltsin terutama pada periode pertama kepemimpinannya amat menarik untuk memahami konteks hubungan Jokowi dan Mega.

Good Luck

Read More

Jokowi Di Cap Bikin Laut China Selatan Kian Menegangkan

Bagaimana menurut anda,.??

Jokowi Di Cap Bikin Laut China Selatan Kian Menegangkan

Kalau Menurut saya Pribadi lo bangkok aneh aneh ya kita Libas saja he he he, lagi Pula apa mereka siap Jika Pasukan Majapahit kembali Bangkit lalu nglibas Bangkok.....

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo terhadap kapal-kapal ikan milik negara tetangga yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, dinilai sebagai pamer kekuatan yang membuat Laut China Selatan semakin menegangkan.

Penilaian itu, misalnya, disampaikan harian Bangkok Post edisi Senin pekan ini (5/1) dalam editorial yang berjudul Indonesia is Wrong atau Indonesia Salah.

Menurut harian terkemuka di Thailand itu, Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan perairan yang selama ini dipenuhi ketegangan terkait klaim China atas Spratly Islands. "Dan sekarang Indonesia untuk alasan yang berbeda meningkatkan ketegangan yang tidak dibutuhkan," tulis Bangkok Post.

Harian itu menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi membumi hanguskan kapal-kapal asing yang dianggap masuk secara ilegal. Sejauh ini, bulan Desember lalu, Indonesia telah membakar tiga kapal Vietnam yang ditangkap sebelumnya. Dua minggu setelah itu giliran kapal dari Papua Nugini yang mendapatkan nasib serupa. Menjelang akhir tahun lima kapal Thailand dikaramkan. Belum lagi, setiap aksi bumi hangus itu, pemerintah selalu melibatkan media dan membuatnya seperti pameran kekuatan.

"Presiden Indonesia mengklaim sekitar 5.400 kapal ikan ilegal memasuki wilayah negaranya. Secara sederhana, Indonesia tidak mampu menegakkan hukumnya sendiri dan melindungi teritorinya. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat Indonesia sebuah kepulauan yang besar memiliki 18.307 pulau," tulis harian dengan tiras 75 ribu per hari itu.

"Tetapi jawaban dari ketidakmampuan Indonesia melindungi asetnya bukanlah menerapkan hukuman yang berat kepada kapal asing yang memasuki wilayah perairannya," sambung harian itu.

Sejauh ini pemerintah Thailand dan Vietnam belum memberikan respon terhadap tindakan outrageous atau kasar tersebut. Tetapi seharusnya, menurut harian itu, pemerintahan Vietnam dan Thailand harus memberikan respon.

Jakarta, masih tulis mereka, juga perlu menyadari bahwa aksi agresif yang destruktif itu tidak dapat diterima, tidak diplomatis dan terus terang sangat tidak bersahabat terhadap negara tetangga ASEAN.

Editorial harian yang terbit pertama kali tahun 1946 ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati dan praktisi dunia politik. Sejauh ini belum ada reaksi lain yang diberikan pihak Indonesia maupun negara-negara Asean berkaitan dengan isu sensitif ini.


INDONESIA SIAP PERANG

Read More

TRAGEDI CHARLIE HEBDO: Kenang Korban, Menara Eiffel Dipadamkan

PARIS- Ikon Prancis, Menara Eiffel, Kamis (8/1/2015) malam, diselimuti kegelapan sebagai simbol penghormatan kepada 12 orang yang tewas dalam serangan di kantor redaksi majalah satir Paris, Charlie Hebdo.

Lampu yang biasanya menerangi menara setinggi 324 meter (1.063 kaki) di malam hari itu untuk sesaat dipadamkan pada pukul 20:00 (1900 GMT) waktu setempat sebelum secara bertahap kembali dinyalakan.
Aksi simbolis itu dilakukan saat ribuan orang berkumpul di sisi lain dari lapangan Republique kota itu untuk menyelenggarakan malam kenangan kedua bagi para korban serangan terburuk di tanah Prancis dalam beberapa dasawarsa itu.

Acara lainnya akan diselenggarakan di ibukota Prancis dalam beberapa hari mendatang untuk menandai kemarahan atas serangan di Charlie Hebdo, pada Rabu, dan untuk menegaskan hak atas kebebasan berekspresi, nilai-nilai Prancis yang telah lama dihargai dan berusaha dilindungi.

"Kota kami telah menjadi tempat berlindung bagi penulis, filsuf, dan wartawan yang diancam karena ide-ide mereka," kata Wali Kota Paris Anne Hidalgo kepada koran Liberation, seperti dikutip AFP.
"Tidak ada tempat di Paris untuk ide-ide ekstremis apa pun," tegasnya.
Menara Eiffel adalah salah satu atraksi wisata utama Prancis dan monumen unggulan di Kota Cahaya itu.

Read More