BNP2TKI Tak Boleh Tersandera ‘Mesin Birokrasi” Yang Lemah

Cium - BNP2TKI,  -- Segenap aparat BNP2TKI diharapkan lebih tanggap sebagai konsekuensi adanya tanggung jawab yang lebih besar serta menghadapi kondisi yang makin dinamis.  Kegagalan untuk  berubah itu bakal berdampak serius terhadap realisasi dan pelaksanaan  program, bahkan juga persepsi publik terhadap BNP2TKI.

Menurut Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, ‘mesin birokrasi’ BNP2TKI dewasa ini belum bisa bekerja secara otomatif dan antisipatif, masih harus diopyak-opyak terlebih dahulu.

Ratusan peserta Rakernis BNP2TKI baik dari pusat maupun daerah mendengarkan dengan seksama pernyaaan Sestama BNP2TKI. Turut hadir para Deputi dan Direktur pada Rapat Kerja Teknis BNP2TKI yang bertema Peningkatan Kinerja Program Prioritas BNP2TKI Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut.

Terkait dengan kondisi yang dinamis, disebutkan  BNP2TKI  berada di tengah situasi pelemahan penyerapan tenaga kerja akibat  pertumbuhan ekonomi global yang menurun. Pelemahan penyerapan ini akan terjadi pada sektor tenaga kerja formal, sementara pada sektor tenaga kerja informal situasi lebih baik.

Pelemahan penyerapan tenaga kerja formal juga disebabkan aspek kompetensi dimana negara-negara penempatan yang menentukan syarat-syaratnya (market driven), sementara pada tenaga kerja informal, Indonesia memiliki captive market dan comparative advantage. Jadi tantangan bagi BNP2TKI adalah menyediakan tenaga kerja formal, ujar Hermono.

Kondisi dinamis juga terkait dengan perubahan politik anggaran dari anggaran mengikuti aksi, menjadi anggaran mengikuti progam. Dengan demikian progam, kata Sestama,   harus disusun dengan konkret, serta dijabarkan dan dimonitor setiap bulan.  

Dalam kesempatan itu,  menurut Sestama BNP2TKI, juga menyinggung perlunya penataan SDM agar dapat memberi pelayanan yang bisa dipertanggung jawabkan dan bisa bekerja lebih cepat. Kondisi  ini mengharuskan BNP2TKI membuat standar minimal pelayanan, melakukan pembenahan  atau penyesuaian agar sesuai dengan kepentingan publik serta mampu merealisasikan rencana-rencananya.

Pada akhir pidatonya, Hermono mengingatkan lagi agar BNP2TKI jangan sampai tersandera birokasi yang lemah. Selain itu pelaksanaan program tidak terkotak-kotak dan para pihak terkait boleh mengambil satuan kerja dari bagian lain agar program dapat direalisasikan

Baca Juga Artikel Yang lain : BNP2TKI Akan Terbitkan Kebijaksanaan Radikal