Acara ini merupakan tindaklanjut dari rencana Presiden Jokowi di 2015 untuk memulangkan sebanyak 1,8 juta WNI Overstayers/TKI Bermasalah yang dinamakan program "Indonesia Memanggil". BNP2TKI dalam menyukseskan program tersebut akan melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan agar para TKI yang kembali ke Indonesia tidak kembali lagi ke luar negeri.
Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk mensinergikan program pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya dengan mitra terkait, serta memperoleh model pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya.
Peserta yang hadir yakni BP3TKI seluruh Indonesia dan UPT-P3TKI Surabaya, Bank Indonesia, OJK, Perbankan, Civil Society, dan para pelaku usaha. Pejabat dari BNP2TKI yang turut hadir dalam acara tersebut yakni Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, Deputi Perlindungan Lisna Y. Poeloengan, Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, Direktur Pelayanan Pengaduan Muhammad Syafrie, Direktur Mediasi dan Advokasi, Teguh Hendro Cahyono.
Kepala BNP2TKI berharap dapat terciptanya model keuangan inklusif bagi TKI. Agar setiap TKI dapat terakses oleh sistem keuangan yang ada.
"Dari pertemuan ini kita cari solusi bersama dalam hal pemberdayaan purna TKI. Tugas ini tidak bisa dijalankan 1 (satu) kelompok saja, baik pemerintah atau civil society saja, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh 1 (satu) tim yang solid, semua pihak harus terlibat." Jelas Nusron Wahid.
Nusron mengatakan bahwa Program pemberdayaan TKI Purna saat ini masih sporadis dan belum terintegrasi. Instansi pemerintah memiliki program pemberdayaan, selain itu perbankan dan pelaku pengusaha juga memiliki program yang serupa. Untuk itu, perlu mensinergikan program pemberdayaan agar tercipta model pemberdayaan yang tepat bagi TKI Purna.
TKI adalah tipe orang yang tidak memiliki akses bagi pekerjaan di dalam negeri, motifnya bermacam-macam, ada yang terjerat hutang atau cerai dan lain sebagainya, oleh karena itu mereka bekerja ke luar negeri dengan harapan mencari solusi.
"Berangkat dari potret besar ini, Direktorat Pemberdayaan harus diupgrade karena adanya necessary conditions ini." Ujar Nusron Wahid.
Dari kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan yang mempertemukan antara usaha TKI Purna dengan pihak stakeholders yang utamanya perbankan ini Nusron Wahid berharap nantinya akan ada aksi nyata dan akan ada jaminan akses, baik modal, jaminan akses produksi dan jaminan akses pasar. "Jadi dari usaha yang dilakukan TKI Purna ini nantinya akan langsung dapat "di-absorb" terserap oleh pasar." ucap Nusron Wahid.
Sementara itu Sekretaris Utama dari Badan Ekonomi Kreatif, Hari Waluyo, senang akan adanya beberapa kesamaan program antara BNP2TKI dengan Badan Ekonomi Kreatif. Perbedaan hanya terletak di Sumber daya Manusianya. "Akan ada program pelatihan dan outputnya itu adalah mereka-mereka harus dapat menciptakan lapangan kerja atau menjadi Wirausahawan. Tantangannya adalah mereka yang akan dibina ini masih dalam skala kecil dan mikro." ujar Hari Waluyo.
Dalam rakor pemberdayaan ini, unit pelaksana teknis BP3TKI dari masing-masing daerah lakukan presentasi di depan para peserta Rakor dan menyatakan kesiapannya untuk mendata secara lengkap potensi usaha TKI Purna yang kemudian akan di "assesment" dan dibuatkan biodata lengkapnya. Seperti halnya BP3TKI Bandung yang sudah lengkap mendata dan membuat biodata secara lengkap, agar kemudian design kurikulum disesuaikan dengan kondisi usaha TKI Purna tersebut.
0 komentar:
Post a Comment