Nasdem Anggap RUU Perlindungan TKI Mendesak Masuk Prolegnas
JAKARTA—Beleid yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, UU No. 39/2004, dinilai mendesak masuk dalam program legislasi nasional DPR.
Hal itu diungkap oleh anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini.
“Pasalnya, aspek perlindungan TKI masih lemah karena itu harus melakukan penguatan melalui UU,”
Dalam masa sidang yang dimulai pada 12 Januari 2015, Fraksi Nasdem, tempat Amelia bernaung, akan dorong badan legislasi (baleg) DPR untuk memasukkan RUU tentang perubahan beleid itu dalam prolegnas 2015.
Menurutnya, laporan yang masuk tentang masalah TKI, paparnya, termasuk masalah 203 anak buah kapal (ABK) di Trinidad dan Tobago yang belum terselesaikan. “Hal itu menunjukkan masih lemahnya aspek perlindungan Pemerintah terhadap TKI.”
RUU perubahan ini, jelasnya, hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan di dalam negeri karena sebagian besar permasalahan TKI bersumber dari dalam negeri. “Jelas, masalah TKI ini perlu perbaikan segera."
Related Posts:
Untuk Bekerja di Korea Selatan, Tidak Usah Pakai Sponsor / CaloJakarta, BNP2TKI, Rabu (16/12) -- Korea Selatan menjadi salah satu negara penempatan yang diperebutkan oleh Calon TKI. Berbagai cara dilakukan supaya … Read More
Pekerja Indonesia Makin Banyak Dideportasi dari SaudiPekerja Indonesia Makin Banyak Dideportasi dari Saudi Reporter : Mila | Rabu, 11 Februari 2015 11:01 Pemerintah Arab Saudi berencana memulangkan paks… Read More
Humas BNP2TKI Himbau TKI Pahami Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja (PK) antara TKI dengan majikan (pengguna/ user) yang berisi tentang hak dan kewajiban TKI merupakan dokumen penting yang akan me… Read More
Keluhan Fendy Rahayu Kado “Pilihan” di penutup tahun 2014 dari Nusron Wahid kepala BNP2TKI kepada Buruh Migran yang bekerja di Luar negeri. Seperti ini kadonya: KTK… Read More
Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disabilitas, Menaker dan Menteri BUMN Tandatangani MoUMenteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentan… Read More
0 komentar:
Post a Comment