Apapun yang dilakukan selalu di Protes



Wow.. apapun kebijakan pemerintahan sekarang selalu dikritik dan diprotes oleh para kubu seberang jembatan...

Menurut pendapat saya pribadi yang suka protes atau kritik pada Jokowi itu harusnya bercermin terlebih dahulu.... yakin gak jika anda yang suka mengkritik jokowi bisa lebih baik jika dikasih kesempatan??? atau karena Anda Takut Kehilangan Jabatan dikarenakan kejujuran Seorang Jokowi???


Masalah Kapolri yang baru hangat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercayakan Presiden Jokowi memilih sendiri nama Kapolri dan Panglima TNI. Namun, PDIP mengaku juga telah mengajukan nama calon Kapolri , untuk dijadikan pertimbangan Presiden Jokowi.

"Sesuatu yang memang mengikuti mekanisme presiden. Meskipun demikian, kita parpol menjadi pertimbangan, tapi itu kita kembalikan lagi ke presiden" kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Ia mengungkapkan, menjadi hal yang wajar bagi Presiden Jokowi untuk memilih seseorang yang akan menjadi Kapolri dan Panglima TNI. Utamanya, ialah seorang yang dikenal dan diandalkan untuk bisa bekerja secara bersama. "Wajar presiden menentukan seseorang yang dikenal, terutama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Itu sudah menjadi hak prerogatif presiden lah yang menentukan itu," ujarnya.

Namun, apabila Presiden Jokowi hendak memilih seorang calon untuk dijadikan sebagai Panglima TNI dan Kapolri, ia berharap agar Presiden Jokowi juga harus melihat kinerja calon tersebut. "Terutama Kapolri yang dimana presiden harus melihat kinerjanya agar dapat membantu mencapai target-target Jokowi," pungkas Hasto.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah mengusulkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat usulan tersebut telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak jumat 9 Januari 2015 kemarin.
YDH

0 komentar: